Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan

Jumat, 06 Juli 2012

Ancaman cyber bisa membelah persatuan bangsa


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman serangan siber yang bisa memecah belah persatuan bangsa dan melencengkan informasi kebangsaan.

Jumat, 08 Juni 2012

Kemristek Kembangkan 1.000 Roket untuk TNI


7 Juni 2012, Yogyakarta: Kementerian Riset dan Teknologi akan mengembangkan sekitar 1.000 roket untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan negara.

"Roket hasil pengembangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu akan dimanfaatkan untuk pertahanan negara," kata staf ahli pertahanan dan keamanan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) Hari Purwanto di Yogyakarta, Kamis (7/6).

Senin, 23 April 2012

Mengoptimalkan Kekuatan Pertahanan RI


Sampai saat ini, pembangunan pertahanan masional baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari negara-negara tetangga. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pembangunan pertahanan nasional, menjadi salah satu kendala dalam pencapaian pembangunan postur pertahanan pada tingkat minimum essential force (MEF).

Senin, 09 Januari 2012

Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini


TEMPO.CO - Aksi intersepsi atau pencegatan di langit Banjarmasin hingga Makassar itu berlangsung November 2011 lalu. Namun, entah kenapa, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'neil baru memperkarakannya di depan media Jumat, 6 Januari 2012 lalu, setelah selang hampir dua bulan kemudian. Banyak yang bertanya, ada apa di balik motif Papua Nugini berniat mengusir Duta Besar Indonesia Andreas Sitepu dari negara tetangga itu? Bagaimana sesungguhnya insiden itu bermula?

Lewati RI, Jet Papua Nugini Kudu Punya Tiga Izin


TEMPO.CO, Jakarta -- Setiap pesawat sipil asing memang kudu mengantongi izin dari tiga kementerian sebelum melintasi wilayah udara Indonesia. Permohonan izin melintas itu diajukan oleh perwakilan Duta Besar Negara asal pesawat tersebut yang ada di Indonesia.

"Untuk pesawat sipil, diajukan dulu permohonan izin melintas kepada Kementerian Luar Negeri. Nanti ada persyaratan-persyaratannya (untuk diizinkan melintas)," kata juru bicara Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan ketika dihubungi Tempo, Ahad, 8 Januari 2012.

Jumat, 28 Oktober 2011

Pemberantasan Teroris Juga Kewajiban TNI


JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menutup latihan bersama penanggulangan teror TNI dan Polri di Mabes TNI Cilangkap.

"Latihan bersama penanggulangan teror TNI Polri tahun 2011, yang diberi sandi "Waspada Nusa III" yang merupakan kesinambungan dari latihan serupa pada tahun lalu, yang terus kita evaluasi dan perbaiki kualitas latihan," ujar Panglima dalam sambutannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2011).

Kamis, 27 Oktober 2011

Mahasiswa Indonesia Diusulkan Jalani Wajib Militer


Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Lukman Edy mengusulkan agar digalakan pendidikan wajib militer di kalangan mahasiswa. Dengan begitu, jiwa dan rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini menurun dapat ditingkatkan.

Lukman menjelaskan, mahasiswa, sebagai sebuah kelompok strategis yang selalu menempatkan diri sebagai agen perubahan perlu wajib militer sebagai pengganti OSPEK yang tidak jelas tujuan dan hasilnya.

Jumat, 29 Juli 2011

Perbandingan Kekuatan Indonesia Vs Malaysia

Indonesia Malaysia
CURRENT GFP RANK
18
27
Total Population 245,613,043 28,728,607
Military Manpower Available 129,075,188 14,817,517
Fit for Military Service 107,538,660 12,422,580
Reaching Military Age Yearly 4,455,159 519,280
Active Military Personnel 438,410 124,000
Active Military Reserves 400,000 640,199
Total Aircraft 510 258
Total Land-Based Weapons 1,577 2,465
Total Naval Units 136 65
Towed Artillery 59 54
Merchant Marine Strength 1,244 321
Major Ports and Terminals 9 5
Aircraft Carriers 0 0
Destroyers 0 0
Frigates 6 4
Submarines 2 2
Patrol Coastal Craft 31 37
Mine Warfare Craft 12 4
Amphibious Operations Craft 8 1
Defense Budget / Expenditure $4,740,000,000 $3,500,000,000
Foreign Reserves $96,210,000,000 $106,500,000,000
Purchasing Power $1,030,000,000,000 $414,400,000,000
Oil Production 1,023,000 bbl 693,700 bbl
Oil Consumption 1,115,000 bbl 536,000 bbl
Proven Oil Reserves 4,050,000,000 bbl 2,900,000,000 bbl
Total Labor Force 116,500,000 12,200,000
Roadway Coverage 437,759 km 98,721 km
Railway Coverage 5,042 km 1,849 km
Waterway Coverage 21,579 km 7,200 km
Coastline Coverage 54,716 km 4,675 km
Major Serviceable Airports 684 118
Square Land Area 1,904,569 km 329,847 km

bbl = Barrel of Oil (1 bbl = 42 US Gallons or 159 litres)

Rabu, 13 Juli 2011

Perwira Militer Diminta tidak Pilih-Pilih Jabatan

YOGYAKARTA--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar para perwira militer dalam menjalankan tugasnya tidak memilih-milih jabatan yang berujung pada ketidaksetiaan pada tugas yang diberikan.

"Bukan jabatan yang membuat orang menjadi besar, tapi orang yang membuat jabatan jadi besar," kata Presiden SBY, dalam pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, Selasa (12/7) malam.

Kamis, 23 Juni 2011

Pembentukan Wankamnas tidak Perlu UU Baru

JAKARTA--MICOM: Pemerintah dan DPR baru akan membahas draf RUU tentang Keamanan Nasional tahun ini. Padahal, pembentukan dewan keamanan nasional (Wankamnas) sebetulnya tidak perlu menunggu RUU yang pengesahannya terancam molor hingga 2012.

Analis pertahanan Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, revisi UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara bisa menjadi fondasi Wankamnas. "RI 1 memiliki wewenang untuk mengubah dewan pertahanan nasional menjadi dewan keamanan nasional melalui keputusan presiden," ujar Connie saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (22/6).

Senin, 28 Maret 2011

Satelit Telkom-3 dukung Sistem Pertahanan & Keamanan Indonesia

JAKARTA - Satelit Telkom-3 senilai total sekitar 200 juta dollar AS sedang disiapkan di pabrik satelit ISS-Reshetnev, Rusia. Selain untuk keperluan komersial, satelit ini juga dimaksudkan meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur ICT, serta mendukung sistem pertahanan dan keamanan (militer) Indonesia.

Rabu, 09 Maret 2011

RI-Filipina Kerja Sama Atasi Terorisme

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional. Kerja sama ini dilakukan antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Filipina.

Minggu, 28 November 2010

Penembak Misterius Beraksi di Jayapura


VIVAnews -- Aksi penghadangan dan penembakan oleh orang tak dikenal masih terus terjadi di Papua, kali ini disekitar Kampung Nafri Kota Jayapura, Minggu 28 November sekitar pukul 10.30 WIT.

Penembakan ini menewaskan seorang warga bernama Iswanto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Iswanto bersama istrinya Dian Novita saat itu dalam perjalanan dari Abepura ke Koya. Rencananya mereka akan menghabiskan libur akhir pekan dengan memancing.

Rabu, 10 November 2010

Kemhan Kembangkan Sisfohanneg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertahanan mengembangkan Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg) yang berperan untuk mendinamisasikan dan mendukung penyelenggaraan pertahanan negara melalui penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, aman dalam proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan.

Kamis, 28 Oktober 2010

WAMENHAN TINJAU PEMBANGUNAN PEACE KEEPING CENTER

Bogor, DMC – Wakil Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Sjahfrie Sjamsoedin didampinging Sekretaris Jenderal Kemhan RI , Marsekal Madya TNI Eris Herryanto meninjau secara langsung pembangunan Peace Keeping Center atau Pusat Markas Pasukan Perdamaian (PMPP) yang berlokasi di Desa Sukahati, Citeureup, Bogor, Rabu (26/9). Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 260 hektar tersebut, rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pusat pelatihan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Bangsa-Bangsa.

Kamis, 14 Oktober 2010

Intelejen Harus Proaktif Deteksi Separatis

Jakarta (ANTARA News) - Institusi intelejen harus proaktif turun hingga "ke bawah" guna mendeteksi tumbuhnya gerakan separatis di tanah air. 

"Tidak hanya instansi di daerah yang harus memperkuat pemantauan terhadap tumbuhnya separatis. Institusi intelejen pun harus proaktif turun ke bawah," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Hafid Abbas, kepada ANTARA usai diskusi "Dampak Gerakan RMS di Den Haag-Belanda" di Jakarta, Kamis.

Pengamanan Laut Terganjal Ego Sektoral

JAKARTA--MICOM: Sebanyak 13 instansi yang bertanggung jawab mengamankan wilayah laut saat ini, masih belum bekerja sinergis.  Instansi yang kerap bertabrakan satu sama lain dalam menjalankan tugas, menunjukkan masih tingginya ego sektoral.

Pertahanan Laut Harus Dibenahi

Pertahanan Laut Harus Dibenahi

JAKARTA--MICOM: Tingkat kesiapan TNI Angkatan Laut saat ini yang hanya pada tingkat berlayar, bukan siap tempur, membawa keprihatinan. Padahal, Angkatan Laut menjadi armada terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Selasa, 12 Oktober 2010

MENHAN: PENINGKATAN PERSENJATAAN TNI JUGA UNTUK OMSP

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, peningkatan kekuatan pokok minimal persenjataan TNI selain diperuntukkan untuk menangkal ancaman dari luar dan mengatasi masalah keamanan dalam negeri juga diperuntukkan bagi operasi militer selain perang.

Selasa, 05 Oktober 2010

Presiden Instruksikan TNI dan Polri Atasi Terorisme

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar penegakkan hukum benar-benar ditegakkan dalam setiap gangguan stabilitas ketertiban dan keamanan.
"Kita harus memastikan bahwa hukum di negeri ini tetap tegak untuk mengayomi dan melindungi masyarakat," katanya, pada peringatan HUT ke-65 TNI di Jakarta, Selasa (5/10). Ia menambahkan, "Tidak boleh ada sekelompok orang atau sekelompok massa yang dengan mudahnya membuat kerusuhan, keonaran dan dan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan terhadap pihak lain". "Bahkan melakukan penyerangan terhadap aparat negara," kata Presiden menambahkan.