Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman serangan siber yang bisa memecah belah persatuan bangsa dan melencengkan informasi kebangsaan.
Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan
Jumat, 06 Juli 2012
Ancaman cyber bisa membelah persatuan bangsa
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman serangan siber yang bisa memecah belah persatuan bangsa dan melencengkan informasi kebangsaan.
Jumat, 08 Juni 2012
Kemristek Kembangkan 1.000 Roket untuk TNI
7 Juni 2012, Yogyakarta: Kementerian Riset dan Teknologi akan mengembangkan sekitar 1.000 roket untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan negara.
"Roket hasil pengembangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu akan dimanfaatkan untuk pertahanan negara," kata staf ahli pertahanan dan keamanan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) Hari Purwanto di Yogyakarta, Kamis (7/6).
Senin, 23 April 2012
Mengoptimalkan Kekuatan Pertahanan RI
Sampai saat ini, pembangunan pertahanan masional baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari negara-negara tetangga. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pembangunan pertahanan nasional, menjadi salah satu kendala dalam pencapaian pembangunan postur pertahanan pada tingkat minimum essential force (MEF).
Senin, 09 Januari 2012
Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini
TEMPO.CO - Aksi intersepsi atau pencegatan di langit Banjarmasin hingga Makassar itu berlangsung November 2011 lalu. Namun, entah kenapa, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'neil baru memperkarakannya di depan media Jumat, 6 Januari 2012 lalu, setelah selang hampir dua bulan kemudian. Banyak yang bertanya, ada apa di balik motif Papua Nugini berniat mengusir Duta Besar Indonesia Andreas Sitepu dari negara tetangga itu? Bagaimana sesungguhnya insiden itu bermula?
Lewati RI, Jet Papua Nugini Kudu Punya Tiga Izin
TEMPO.CO, Jakarta -- Setiap pesawat sipil asing memang kudu mengantongi izin dari tiga kementerian sebelum melintasi wilayah udara Indonesia. Permohonan izin melintas itu diajukan oleh perwakilan Duta Besar Negara asal pesawat tersebut yang ada di Indonesia.
"Untuk pesawat sipil, diajukan dulu permohonan izin melintas kepada Kementerian Luar Negeri. Nanti ada persyaratan-persyaratannya (untuk diizinkan melintas)," kata juru bicara Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan ketika dihubungi Tempo, Ahad, 8 Januari 2012.
Jumat, 28 Oktober 2011
Pemberantasan Teroris Juga Kewajiban TNI
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menutup latihan bersama penanggulangan teror TNI dan Polri di Mabes TNI Cilangkap.
"Latihan bersama penanggulangan teror TNI Polri tahun 2011, yang diberi sandi "Waspada Nusa III" yang merupakan kesinambungan dari latihan serupa pada tahun lalu, yang terus kita evaluasi dan perbaiki kualitas latihan," ujar Panglima dalam sambutannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2011).
Kamis, 27 Oktober 2011
Mahasiswa Indonesia Diusulkan Jalani Wajib Militer
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Lukman Edy mengusulkan agar digalakan pendidikan wajib militer di kalangan mahasiswa. Dengan begitu, jiwa dan rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini menurun dapat ditingkatkan.
Lukman menjelaskan, mahasiswa, sebagai sebuah kelompok strategis yang selalu menempatkan diri sebagai agen perubahan perlu wajib militer sebagai pengganti OSPEK yang tidak jelas tujuan dan hasilnya.
Jumat, 29 Juli 2011
Perbandingan Kekuatan Indonesia Vs Malaysia
|
Rabu, 13 Juli 2011
Perwira Militer Diminta tidak Pilih-Pilih Jabatan
"Bukan jabatan yang membuat orang menjadi besar, tapi orang yang membuat jabatan jadi besar," kata Presiden SBY, dalam pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, Selasa (12/7) malam.
Kamis, 23 Juni 2011
Pembentukan Wankamnas tidak Perlu UU Baru
Analis pertahanan Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, revisi UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara bisa menjadi fondasi Wankamnas. "RI 1 memiliki wewenang untuk mengubah dewan pertahanan nasional menjadi dewan keamanan nasional melalui keputusan presiden," ujar Connie saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (22/6).
Senin, 28 Maret 2011
Satelit Telkom-3 dukung Sistem Pertahanan & Keamanan Indonesia

Rabu, 09 Maret 2011
RI-Filipina Kerja Sama Atasi Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional. Kerja sama ini dilakukan antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Filipina.
Minggu, 28 November 2010
Penembak Misterius Beraksi di Jayapura

VIVAnews -- Aksi penghadangan dan penembakan oleh orang tak dikenal masih terus terjadi di Papua, kali ini disekitar Kampung Nafri Kota Jayapura, Minggu 28 November sekitar pukul 10.30 WIT.
Penembakan ini menewaskan seorang warga bernama Iswanto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Iswanto bersama istrinya Dian Novita saat itu dalam perjalanan dari Abepura ke Koya. Rencananya mereka akan menghabiskan libur akhir pekan dengan memancing.
Penembakan ini menewaskan seorang warga bernama Iswanto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Iswanto bersama istrinya Dian Novita saat itu dalam perjalanan dari Abepura ke Koya. Rencananya mereka akan menghabiskan libur akhir pekan dengan memancing.
Rabu, 10 November 2010
Kemhan Kembangkan Sisfohanneg
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertahanan mengembangkan Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg) yang berperan untuk mendinamisasikan dan mendukung penyelenggaraan pertahanan negara melalui penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, aman dalam proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan.
Kamis, 28 Oktober 2010
WAMENHAN TINJAU PEMBANGUNAN PEACE KEEPING CENTER
Bogor, DMC – Wakil Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Sjahfrie Sjamsoedin didampinging Sekretaris Jenderal Kemhan RI , Marsekal Madya TNI Eris Herryanto meninjau secara langsung pembangunan Peace Keeping Center atau Pusat Markas Pasukan Perdamaian (PMPP) yang berlokasi di Desa Sukahati, Citeureup, Bogor, Rabu (26/9). Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 260 hektar tersebut, rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pusat pelatihan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Bangsa-Bangsa.
Kamis, 14 Oktober 2010
Intelejen Harus Proaktif Deteksi Separatis
Jakarta (ANTARA News) - Institusi intelejen harus proaktif turun hingga "ke bawah" guna mendeteksi tumbuhnya gerakan separatis di tanah air.
"Tidak hanya instansi di daerah yang harus memperkuat pemantauan terhadap tumbuhnya separatis. Institusi intelejen pun harus proaktif turun ke bawah," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Hafid Abbas, kepada ANTARA usai diskusi "Dampak Gerakan RMS di Den Haag-Belanda" di Jakarta, Kamis.
Pengamanan Laut Terganjal Ego Sektoral
JAKARTA--MICOM: Sebanyak 13 instansi yang bertanggung jawab mengamankan wilayah laut saat ini, masih belum bekerja sinergis. Instansi yang kerap bertabrakan satu sama lain dalam menjalankan tugas, menunjukkan masih tingginya ego sektoral.
Pertahanan Laut Harus Dibenahi

JAKARTA--MICOM: Tingkat kesiapan TNI Angkatan Laut saat ini yang hanya pada tingkat berlayar, bukan siap tempur, membawa keprihatinan. Padahal, Angkatan Laut menjadi armada terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Selasa, 12 Oktober 2010
MENHAN: PENINGKATAN PERSENJATAAN TNI JUGA UNTUK OMSP
Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, peningkatan kekuatan pokok minimal persenjataan TNI selain diperuntukkan untuk menangkal ancaman dari luar dan mengatasi masalah keamanan dalam negeri juga diperuntukkan bagi operasi militer selain perang.
Selasa, 05 Oktober 2010
Presiden Instruksikan TNI dan Polri Atasi Terorisme
Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar penegakkan hukum benar-benar ditegakkan dalam setiap gangguan stabilitas ketertiban dan keamanan.
"Kita harus memastikan bahwa hukum di negeri ini tetap tegak untuk mengayomi dan melindungi masyarakat," katanya, pada peringatan HUT ke-65 TNI di Jakarta, Selasa (5/10). Ia menambahkan, "Tidak boleh ada sekelompok orang atau sekelompok massa yang dengan mudahnya membuat kerusuhan, keonaran dan dan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan terhadap pihak lain". "Bahkan melakukan penyerangan terhadap aparat negara," kata Presiden menambahkan.
Langganan:
Postingan (Atom)