Indonesia Harus Berbasis Maritim

SURABAYA, KOMPAS.com - Sistem logistik nasional atau Sislognas yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini tidak akan mendasarkan diri pada kekuatan wilayah yang berbasis daratan, karena sebagian besar wilayah di Indonesia adalah lautan. Atas dasar itu, Sislognas yang mulai disosialisasikan pada tahun 2010 itu akan didasarkan pada Indonesia sebagai sebuah kawasan maritim.

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinasi Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengungkapkan hal tersebut di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/11/2010) saat membuka Sosialisasi Sislognas, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), dan Koridor Ekonomi Indonesia sebagai satu kesatuan dalam program pengembangan Konektivitas Indonesia.

Menurut Edy, sistem logistik yang dikembangkan adalah berbasis maritim karena kondisi geografis Indonesia yang terpecah oleh lautan. Sistem logistik yang berbasis daratan tidak akan menjadi fokus utama.

"Sistem logistik berbasia mainland (daratan) hanya akan menjadi tambahan bagi sistem logistik yang berbasis maritim. Sebab 70 persen wilayah Indonesia adalah air," ujarnya.

Meski demikian, dalam Konektivitas Indonesia, kebutuhan infrastruktur di daerah daratan juga tidak dilupakan. Sebagai gambaran, salah satu target pencapaian untuk periode 2010-2014, ada beberapa rencana aksi penting.

Pertama, perpanjangan jalur rel dari Tonjong menuju pelabuhan Bojonegara, Banten. Selain itu, pada periode yang sama juga harus selesai reaktivasi jalur kereta menuju pelabuhan Belawan (Sumatera Utara), Tanjung Mas (Surabaya), dan pelabuhan Cirebon.

Kedua, mempercepat pembangunan jalur rel kereta api ganda (double track), antara lain jalur lintas Serpong-Maja, Cisomang-Cikadondong-Padalarang, Kroya-Kutoarjo, Cirebon-Brebes, Cirebon-Kroya, Tegal-Pekalongan-Semarang, Semarang-Bojonegoro-Surabaya, dan Solo-Madiun-Surabaya. Ketiga, mengembangkan fasilitas dan peran bandar udara Denpasar, Surabaya, Makassar, Jakarta, Batam, Balikpapan, Biak, Pontianak, Yogyakarta, Medan, Palembang, dan Manado. Seluruhnya harus menjadi bandar udara utama yang melayani kargo internasional. Keempat, meningkatkan peran dan fasilitas bandar udara Biak, Wamena, dan Jayapura sebagai hub untuk melayani kargo domestik di Papua.

 

KOMPAS