TNI AL Tingkatkan Sarana Pengamanan di Perbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARATA - TNI Angkatan Laut akan meningkatkan sarana pendukung pengamanan di pulau-pulau terluar dan wilayah perairan yang berbatasan dengan sejumlah negara, secara bertahap. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di Jakarta, Selasa (25/1), mengatakan, beberapa sarana pendukung itu antara lain ketersediaan listrik, air bersih, dan pos-pos pengamanan yang layak.
"Semua itu untuk memantapkan pengamanan di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan," ujarnya. "Tentu itu memerlukan tambahan anggaran," imbuhnya.

Soeparno mengatakan, selain sarana pendukung, TNI Angkatan Laut juga akan menambah personelnya di wilayah-wilayah itu. "Sehingga kehadiran simbol-simbol kedaulatan di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan semakin nyata," ujar Kasal.

Ia menegaskan, TNI Angkatan Laut akan meningkatkan pengamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan. "Pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan itu, akan menjadi salah satu bahasan utama Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2011," kata Soeparno.

Ia menambahkan, selama ini pengamanan pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau terus ditingkatkan terutama di 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sejumlah pulau terluar dimaksud adalah Pulau Rondo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berbatasan dengan India, Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nipa Provinsi Riau berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung berbatasan dengan Vietnam.

Kemudian Pulau Marore, Marampit, dan Miangas Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina, Pulau Fanildo, Pulau Bras dan Pulau Fani berbatasan dengan Palau, Pulau Batek Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste serta Pulau Rote berbatasan dengan Australia.

Pengamanan terhadap pulau-pulau terluar antara lain dilakukan dengan menggelar operasi pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat udara patroli maritim, melaksanakan survei hidrografi untuk menetapkan batas wilayah negara di laut.

Selain pengamanan pulau terluar, Rapim TNI Angkatan Laut juga membahas pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut menuju kekuatan pokok minimum dengan konsep Tri Matra Terpadu serta pemenuhannya yang mengutamakan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam Rapim TNI Angkatan Laut dibahas pula langkah-langkah optimalisasi dan konsistensi penggunaan alokasi anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk TNI AL. Selain itu juga akan dipaparkan upaya peningkatan profesionalisme serta kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Republika