NEGARA MARITIM

JAKARTA (Suara Karya): Jati diri Indonesia sebagai negara maritim mulai hilang, sehingga diperlukan berbagai upaya menemukan kembali identitas tersebut. "Banyaknya persoalan yang terjadi seperti Aceh, Papua dan lainnya karena kita melupakan masalah kelautan.
Seakan-akan terpisah-pisah. Kita harus menemukan kembali identitas Indonesia sebagai negara maritim," kata Ketua Dewan Pembina Center of Marine Studies Indonesia (CMSI) Laksamana Pertama TNI (Purn) Urip Santoso, usai bedah buku berjudul "Dan Toch Maar", di Gedung Sekolah Staf Dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Selasa (1/5).

Ia mengharapkan seluruh generasi muda, bukan hanya dari Angkatan Laut (AL), bisa menemukan identitas RI kembali. "Kalau kita menggarap laut dengan baik, maka saya kira kemiskinan akan sirna dan semua rakyat akan makmur," tuturnya.

Menurut dia, kekuatan kelautan Indonesia masih sangat lemah, bahkan perdagangan yang melewati laut sebesar 95 persen dipegang oleh orang asing, baik impor maupun ekspor. Pelayaran dalam negeri pun sekitar 50 persennya dipegang oleh orang asing. "Ini harus kita rebut kembali," ujarnya.

Sejumlah Langkah

Urip mengatakan, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ke depan, di antaranya mengambil kebijakan untuk membentuk cluster maritime. "Dengan 'cluster maritime' yang benar-benar dilaksanakan dan dioperasionalkan, Insya Allah kita bisa maju.

Kita akan bicara dulu kepada Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Arief Rudianto. Kita harapkan, persoalan ini bisa menjadi persoalan nasional," ujar Urip. Sehingga, ucap dia, Indonesia bisa menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Ini berarti sinonim dengan menumbuhkan wawasan bahari kepada masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan. Di tempat yang sama, anggota Dewan CMSI Kolonel Laut (Purn) Hans Kawulusan, mengatakan, visi suatu negara adalah memiliki arahan utama bagi suatau bangsa dengan melakukan langkah yang terarah dan menyatu pada satu tujuan, tetapi Indonesia masih terpecah belah dan tidak fokus pada negara. "Kesulitan kita untuk menyatukan persepsi karena banyak orang merasa memiliki suatu kemampuan formal yang menginginkan visinya, sehingga selalu berubah-ubah," katanya.

Menurut mantan anggota Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan Nasional ini, setiap berganti pemimpin, visi negara Indonesia selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam penentuan itu, maka kita harus mempelajari pidato Presiden RI pertama Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila, khususnya pada halaman 6 dan 7. "Indonesia sejak semula telah menganut paradigma sebagai negara maritim," ujarnya. Hans menyebutkan, visi maritim dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi negara RI sangatlah penting karena tanpa adanya visi yang jelas tentang eksistensi negara sebagai negara maritim, maka sejarah bahari bangsa Indonesia sejak jaman dulu hingga masa yang akan datang tidak akan langgeng, sehingga bangsa ini akan kehilangan identitasnya yang justru ingin dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

Tugas dari pemerintah sendiri, tambah dia, memberikan kesadaran kepada masyarakat agar terwujudnya paradigma, dimana visi maritim merupakan visi seluruh bangsa dan negara, bukan visi orang tertenu atau visi sektoral.

"Ini bukan tugas dari orang yang berkuasa (orang-orang kemaritiman), namun kemaritiman adalah hakekat seluruh bangsa Indonesia," katanya.

Suara Karya