Pembicaraan AS-Filipina Tekankan Persekutuan Militer

Menurut harian Renminribao Tiongkok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Leon Panetta mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Filipina Del Rosario dan Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin yang berkunjung di Washington 30 April lalu. Kedua pihak dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan seusai pertemuan itu mengatakan, persekutuan Amerika-Filipina lebih kukuh daripada kapanpun sebelumnya, dan mencerminkan hubungan yang mendalam dan kekal antara kedua negara. Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika-Filipina tetap merupakan dasar hubungan keamanan antara kedua negara. Kedua pihak sekali lagi mengukuhkan kewajiban yang dipikul bersama sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Dalam pernyataan bersama itu dikatakan bahwa Amerika dan Filipina akan menjamin persekutuan tetap kuat, fleksibel dan cepat tanggap untuk menghadapi perubahan situasi global dan regional. Konsultasi kedua pihak berupaya mendorong tujuan strategis dan keamanan berama, kerja sama ekonomi serta menjaga tata kelola yang baik dan prinsip tata hukum.

Hillary Clinton menyatakan dalam jumpa pers seusai pertemuan bahwa dengan latar belakang semakin pentingnya keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat berupaya meningkatkan persekutuan, pembangunan kemiteraan baru dan ambil bagian dalam lembaga multilateral regional, di antaranya persekutuan Amerika-Filipina didasarkan pada sejarah dan keprihatinan bersama yang luas. Dikatakan oleh Hillary Clinton bahwa tujuan kerja sama militer Amerika-Filipina adalah untuk melawan ekstrimisme kekerasan, menghadapi bencana alam, keamanan pelayaran dan kejahatan lintas negara.

Hillary dengan jelas menyinggung pula peristiwa Pulau Huangyan antara Tiongkok dan Filipina. Dikatakannya bahwa Amerika dan Filipina telah membahas situasi keamanan regional, menyatakan sangat prihatin terhadap perkembangan situasi Semenanjung Korea dan peristiwa Pulau Huangyan. Meski Amerika tidak mengambil pendirian terhadap sengketa kedaulatan, namun sebagai sebuah negara besar Pasifik, Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan pelayaran, pemeliharaan perdamaian dan kestabilan serta penghormatan hukum internasional. Amerika akan mengadakan kontak erat dengan Filipina mengenai masalah-masalah tersebut.

Del Rosario menyatakan, Filipina mengupayakan penyelesaian masalah Pulau Huangyan dengan taktik "tiga jalur", yakni pertama, jalur politik, dengan ASEAN sebagai kerangka penyelesaian masalah mengupayakan pengadaan patokan perilaku; kedua, jalur hukum, menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang digariskan Konvensi Hukum Laut PBB; dan ketiga, jalur diplomatik, mengadakan konsultasi dengan Tiongkok. Del Rosario mengatakan bahwa meski Amerika menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam sengketa wilayah, namun mendesak penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan multilateral. Rosario menekankan pula bahwa Amerika menyatakan akan memenuhi kewajiban yang digariskan dalam perjanjian pertahanan bersama.

Sementara ahli Amerika Serikat menyatakan, perbuatan pemerintah Filipina dalam peristiwa Pulau Huangyan "mengejutkan". Filipina memanfaatkan "sinyal gabungan" yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam masalah ini. Pemerintah Amerika Serikat seharusnya dengan tegas menyatakan mendukung apa dan tidak mendukung apa dalam masalah ini agar kebijakannya tidak salah dibaca, dan situasi tidak memanas. Ada pula analis yang berpendapat, di bawah latar belakang "penyeimbangan strategis lagi" ke kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat menggunakan masalah Laut Tiongkok Selatan sebagai "pegangan", menyulut api dengan memanfaatkan ketegangan situasi di kawasan itu untuk membuat opini tentang tidak bisa absennya Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menaati aturan main. Dilihat dari pernyataan sikap terbarunya, pemerintah Amerika sementara menyatakan "tidak akan berpihak", menekankan pula persekutuan militer dan kepentingan nasionalnya. Dari pernyataan itu jelas terlihat sikap yang kontradiktif dan niat untuk mengail keuntungan.

CRI