Pembangunan Kelautan

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menjadikan sinergi lintas sektoral dan sinkronisasi kewenangan pusat-daerah sebagai arah pembangunan kelautan yang berdimensi kepulauan. Lewat sinkronisasi, rencana pembangunan jangka menengah nasional berlangsung proporsional dan merata dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, dalam siaran pers di Makassar, Selasa (30/11), mengatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan basis negara kepulauan harus menjadi kerangka pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Untuk itu, perlu sinergi kegiatan antar-sektor dan koordinasi perencanaan lintas-bidang dalam pembangunan kelautan. Wilayah laut perlu mendapat perhatian tersendiri dalam perencanaan program pembangunan. Alasannya, laut menjadi komponen terbesar dari luasan wilayah NKRI dengan proporsi hampir 70 persen.

Berdasarkan kenyataan, laut telah menjadi pendukung sistem kehidupan, habitat sumber daya ikan, pengendalian iklim global, dan penyedia sumberdaya alam seperti energi dan mineral. Upaya mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional adalah amanat rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025.

Di sisi lain, pembangunan, termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, belum sepenuhnya dikelola. Padahal, potensi kelautan Indonesia tidak kalah dengan kekayaan sumber daya alam yang lain. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia memiliki potensi luas lahan perikanan budidaya sebesar 11,806 juta hektare.

Sayang, sampai tahun 2007, potensi tersebut baru termanfaatkan sebesar 762.320 hektare atau 6,46 persen dari total potensi luas lahan. Sinergitas itu perlu terwujud melalui penyusunan tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan ekonomi kelautan juga harus lebih fokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tak dapat disangkal, potensi kelautan dan maritim Indonesia sangat banyak. Potensinya antara lain industri bioteknologi kelautan, air laut dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut dalam, pelayaran, industri garam, dan industri kemaritiman. Untuk itu, perlu reorientasi dan revitalisasi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan.

Peningkatan konsumsi ikan nasional, misalnya, merupakan solusi untuk menghindari agar bangsa Indonesia tidak terjebak ke posisi ketergantungan bahan pangan pada pihak asing atau food trap. Isu food trap harus mendapat perhatian serius karena berkaitan erat dengan peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Sesuai data kementerian kelautan dan perikanan, impor produk perikanan pada tahun 2009 adalah 143,6 ribu ton atau kurang dari lima persen dari kebutuhan domestik. Ikan telah berperan penting dalam penyediaan sumber protein hewani masyarakat Indonesia. Di samping itu, ikan juga memiliki manfaat antara lain kepala ikan mencegah osteoporosis, tulang ikan menguatkan tulang, kulit ikan mengencerkan darah, dan antikanker, daging ikan sebagai sumber protein tinggi, serta jeroan ikan juga bisa menjadi bahan antibiotika alami.

Dengan kata lain, sinergi lintas sektoral dan sinkronisasi kewenangan pusat-daerah pada pembangunan kelautan menjadi keharusan agar potensi kelautan benar-benar memberi manfaat secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Tribun