Traktat nuklir 'harus' diratifikasi

Presiden Barack Obama mendesak Senat segera meratifikasi perjanjian persenjataan nuklir baru dengan Rusia, sebelum anggota Kongres baru hasil pemilihan sela dilantik.

Dalam perjanjian ini akan diatur pengurangan jumlah persenjataan nuklir kedua negara dan memungkinkan kedua negara untuk saling mengawasi fasilitas nuklir masing-masing.

Presiden Obama mengeluarkan pernyataan ini sehari setelah Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mendesak Kongres segera meratifikasi perjanjian tersebut.

Dan Obama yakin ratifikasi ini akan segera dilaksanakan.

Presiden Obama menjelaskan tentang perjanjian pengurangan persenjataan terbaru di hadapan mantan menteri luar negeri dan mantan menteri pertahanan yang berasal dari kedua partai politik utama Amerika.

"Tidak ada prioritas keamanan nasional yang lebih tinggi bagi Kongres saat ini," kata Obama merujuk masa antara pemilihan Kongres di bulan November hingga pelantikan anggota Kongres baru Januari mendatang.

"Jika kita meratifikasi perjanjian ini, kita akan memiliki sebuah cara untuk mengetahui kondisi persenjataan strategis Rusia," tambah Obama.

Ikatan hukum

Obama, yang mengatakan bahwa semua presiden AS sejak Ronald Reagan selalu sukses meloloskan pakta seperti ini, menegaskan bahwa AS tidak bisa mengambil risiko kehilangan dukungan Rusia dalam masalah keamanan internasional, termasuk upaya menekan Iran menghentikan program nuklirnya.

Sementara itu, seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS Ellen Tauscher dalam sebuah wawancara dengan BBC mengatakan hubungan antara AS dan Rusia tidak cukup berlandaskan rasa saling percaya.

"Anda membutuhkan sesuatu yang lebih baik seperti sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum," kata Tauscher.

"Sangat penting bagi dunia internasional adalah menaruh kepercayaan kepada kedua negara ini yang menguasai lebih dari 90% persenjataan nuklir dunia," tambah Tauscher.

Pemerintahan Presiden Obama membutuhkan delapan suara partai Republik untuk mencapai 67 suara yang dibutuhkan untuk meratifikasi perjanjian.

Namun, angka delapan suara itu akan meningkat menjadi 14 suara ketika anggota Kongres yang baru dilantik Januari mendatang, karena dalam pemilihan sela lalu Partai Republik meraih lebih banyak kursi di Senat ketimbang Demokrat.

Pada Rabu (18/11) lalu, Menlu Clinton bersama Ketua Komite Hubungan Luar Negeri John Kerry dan Senator Partai Republik Richard Lugar mendesak Senat untuk segera meratifikasi perjanjian itu sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai ancaman terus-menerus bagi Amerika Serikat.

BBC