Soeparno Bertekad Berantas Korupsi di TNI AL

SURABAYA- Meski selama ini jajaran TNI Angkatan Laut dinilai sudah bagus, namun KSAL Laksamana Madya TNI Soeparno, masih terus berupaya untuk memberantas korupsi di jajarannya. Alasannya, dengan memberantas korupsi itulah negara ini bisa maju.

Upaya untuk markup pada pembelian peralatan militer maupun belanja rutin, juga akan diberantas habis-habisan oleh KSAL kelahiran Surabaya yang belum genap dua bulan menjabat itu. Tekadnya untuk memberantas korupsi di seluruh jajarannya itu, kemarin dipaparkan di hadapan para perwira pada acara Apel Komandan Kesatuan (AKS) yang berlangsung di Gedung Graha Samudra, Bumimoro, Surabaya, Kamis pagi.

Di sana dikumpulkan seluruh komandan satuan, panglima komando utama operasional, komandan Lantamal, komandan batalyon, dan lain-lainnya yang berjumlah ratusan. Mereka mulai dari berpangkat laksamana hingga letnan, tumplek-blek di gedung tersebut. "Kesempatan ini saya sampaikan kebijakan, biar diketahui mulai dari tingkat atas sampai bawah," tutur Soeparno, yang merupakan orang pertama awak kapal selam yang menjabat sebagai KSAL itu.

Agar aparatnya tidak main-main dalam mengelola uang negara, KSAL juga mendatangkan Auditur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gatot Supiartono. Kami ingin menghapus korupsi di tubuh TNI AL. Meski secara pelan, tapi pasti," tegasnya. "Korupsi merupakan ulat yang dapat meracuni bangsa ini," paparnya serius.

Langkah selanjutnya, tutur laksamana bintang tiga itu, TNI Angkatan Laut berusaha untuk menghindari markup. Perlengakapan, kalau bisa dibuat sendiri, tidak akan beli. Begitu juga, kalau sudah punya, tidak perlu beli lagi. Sebab, kadang-kadang karena dorongan ingin mendapatkan keuntungan, yang tidak penting pun dibelanjakan. "Dengan biaya yang terbatas, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau tidak butuh, ya tidak perlu beli lagi," ungkapnya.

Untuk membersihkan tubuh TNI Angkatan Laut tersebut, KSAL melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan. "Hasil audit BPK selama ini sudah bagus. Tapi kami ingin lebih baik lagi, dalam rangka reformasi birokrasi TNI AL untuk menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa," paparnya menjawab pertanyaan Koran ini.

Harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membersihkan jajarannya betul-betul dilaksanakan oleh Soeparno. Sebab itu, kebijakan barunya itu, digaungkan pada acara apel komandan satuan yang berlangsung selama dua hari, hingga Jumat hari ini. "Kesempatan ini saya ingin sampaikan, kepada mereka yang belum tahu supaya tahu, sehingga kebijakan mulai dari atas sampai tingkat bawah, tidak sepotong-sepotong."

Ditanya tentang tunjangan prajurit yang bertugas di pulau terluar, KSAL mengaku sudah mengusulkan, dan telah disetujui secara lisan. Diharapkan, anggaran untuk kesejahteraan prajurit di pulau terluar tersebut, langsung turun ke TNI AL.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tunjangan prajurit di pulau terluar, akan mendapatkan kenaikkan berkisar antara seratus hingga 200 persen. Namun, tingkatannya disesuikan dengan kesulitan di medan tugasnya masing-masing. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka kian mahal pula tunjangannya. "Kalau hanya 200 persen sebenarnya kurang. Kalau bisa saya usulkan 300 persen. Yang perlu anda ketahui, bahwa ada di antara pulau terluar yang ditempati prajurit itu, kambing saja tidak bisa hidup, karena tidak ada air," jelas Soeparno.

 

Radar Sulteng