Pertahanan Laut Harus Dibenahi

JAKARTA--MICOM: Tingkat kesiapan TNI Angkatan Laut saat ini yang hanya pada tingkat berlayar, bukan siap tempur, membawa keprihatinan. Padahal, Angkatan Laut menjadi armada terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis TNI AL dalam kegiatan 'Seminar TNI Angkatan Laut 2010', Rabu (13/10), kondisi alutsista yang dimiliki saat ini sebagian besar telah berusia tua, dan seharusnya dihapus karena biaya pemeliharaan tidak sepadan dengan nilai guna.

Dari jumlah yang ada saat ini, 41% berusia 20-50 tahun, dan 5% diatas 50 tahun. Selain itu, kapal-kapal patroli yang digunakan saat ini terbuat dari fiberglass yang tidak sesuai dengan spesifikasi militer.

"Kalau begini yang kita punya, bagaimana mau mengamankan laut yang ada dalam kewenangan Indonesia. Baik secara teritorial maupun yuridiksi. Melihat data ini mau tidak mau kita harus berpikir, sampai kemana laut yang akan kita pertahankan?" ujar pakar hukum kelautan internasional Hasyim Djalal yang menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Menurut Hasyim, upaya membina pertahanan laut yang dilakukan saat ini hanya untuk jangka pendek. Hasyim menyebut keadaan ini sebagai penurunan mental bangsa.

"Yang dilakukan saat ini tidak terlalu banyak menolong kita. Kita tidak berpikir seperti jaman dulu, bagaimana kesatuan wilayah Indonesia. Kalau sekarang mikirnya lima tahun, nanti setelah itu baru pikirkan lagi. Kita tidak berpikir bagaimana kalau kekayaan alam ini habis pada 50 tahun mendatang," tambahnya.

Menurut dia, pemerintah saat ini lebih banyak mengecilkan bukan membesarkan dan memperluas wilayah Indonesia. "Sekarang yang dilakukan itu otonomi daerah, pemekaran. Saya tidak yakin hal-hal itu bisa membesarkan Indonesia."

Ia juga prihatin, karena saat ini sejumlah institusi yang bertanggung jawab pada keamanan laut, tidak mengamati isu-isu kelautan yang berkembang di Indonesia dan di tingkat internasional. Selain itu, institusi yang menangani kelautan selalu kerap 'berganti baju' tanpa menunjukkan kerja yang kongkret.

"Indonesia banyak omong, mengembangkan institusi dan kelembagaan yang efektif dalam menangani masalah kelautan. Silih berganti tetapi tidak efektif. Dimulai dengan Menko Kelautan, lalu diganti Dewan Maritim, lalu diganti-ganti dengan segala macam institusi tetapi tidak menunjukkan kerja," tegasnya.

Yang harus dilakukan saat ini, menurut Hasyim, adalah membina pertahanan laut, darat dan udara untuk 50 tahun yang akan datang. Pemerintah, DPR dan Stake Holder, harus meningkatkan kemampuan untuk memahami masalah kelautan.

"Harus terus meningkatkan kemampuannya. Baik di bidang pengenalan hukum laut dan peningkatan ekonomi. Agar dapat membantu kesejahteraan rakyat, dan bisa menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia," tukas Hasyim.

MI