BANDA ACEH - Rapat Konsultasi Regional Asia Pasifik UN FAO merekomendasikan negara untuk melindungi nelayan kecil pelintas batas yang sering terdampar.
"Perlu perjanjian bilateral sebagaimana diamanahkan dalam konvensi hukum laut internasional sehingga nelayan kecil tidak harus diadili dan ditahan di penjara," kata M Adli Abdullah, peserta aktif dalam rapat tersebut dari Bangkok Thailand, siang ini.
Nelayan tradisional dari negara bertetangga seperti Indonesia-India seperti nelayan kecil Aceh sering terdampar di kawasan Nicobar dan Andaman (India), Sri Lanka (Pakistan)-India, dan Indonesia-Filipina.
Mereka yang terdampar di negara lain karena badai atau mesin rusak tidak dikenai undang-undang keimigrasian. Dan ini bagian dari hak-hak asasi nelayan kecil yang harus diperhatikan, katanya pada acara yang dihadiri 18 negara dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan negara pasifik.
Adli menyatakan, keputusan lain setelah dua hari mengadakan rapat konsultasi tersebut adalah pengakuan hak-hak nelayan kecil dan peningkatan kapasitas dijadikan program global.
Dengan demikian nelayan kecil akan dilindungi dan mendapat perioritas pada pengelolaan sumber daya perikanan serta mendapatkan hak-hak eklusif dengan tetap mengacu pada kearifan lokal, dan hukum adat laut (costomary law) yang masih berkembang, ungkap Adli.
Rapat untuk wilayah Asia ini diikuti 70 peserta dari 18 negara Asia Pasifik yaitu Bangladesh, Kamboja, China, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Samoa, Solomon Islands, Srilangka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
Selanjutnya, sekretariat ASEAN, International Labour Organization, Southeast Asian Fisheries Development Center (Seafdec), World Fisher Forum Peoples (WFFP), dan International Collective in Support of Fishworkers (ICSF).
Rapat tersebut ditutup oleh Rolf Willmann, Senior Fisheries Planning Officer UN FAO Rome. Rapat konsultasi yang sama juga diadakan di Mapoto, Mozambique, 12-14 Oktober 2010. Sementara pertemuan di Amerika Latin dan Karibia akan ditentukan kemudian.
Pada pertemuan itu akan diperjuangkan pertemuan Comitte on Fisheries (COFI) UN FAO yang akan dihadiri para menteri kelautan dan perikanan se-dunia di Roma, sehingga program penguatan dan pengakuan hak-hak nelayan kecil menjadi program global, kata Adli Abdullah.
"Perlu perjanjian bilateral sebagaimana diamanahkan dalam konvensi hukum laut internasional sehingga nelayan kecil tidak harus diadili dan ditahan di penjara," kata M Adli Abdullah, peserta aktif dalam rapat tersebut dari Bangkok Thailand, siang ini.
Nelayan tradisional dari negara bertetangga seperti Indonesia-India seperti nelayan kecil Aceh sering terdampar di kawasan Nicobar dan Andaman (India), Sri Lanka (Pakistan)-India, dan Indonesia-Filipina.
Mereka yang terdampar di negara lain karena badai atau mesin rusak tidak dikenai undang-undang keimigrasian. Dan ini bagian dari hak-hak asasi nelayan kecil yang harus diperhatikan, katanya pada acara yang dihadiri 18 negara dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan negara pasifik.
Adli menyatakan, keputusan lain setelah dua hari mengadakan rapat konsultasi tersebut adalah pengakuan hak-hak nelayan kecil dan peningkatan kapasitas dijadikan program global.
Dengan demikian nelayan kecil akan dilindungi dan mendapat perioritas pada pengelolaan sumber daya perikanan serta mendapatkan hak-hak eklusif dengan tetap mengacu pada kearifan lokal, dan hukum adat laut (costomary law) yang masih berkembang, ungkap Adli.
Rapat untuk wilayah Asia ini diikuti 70 peserta dari 18 negara Asia Pasifik yaitu Bangladesh, Kamboja, China, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Samoa, Solomon Islands, Srilangka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
Selanjutnya, sekretariat ASEAN, International Labour Organization, Southeast Asian Fisheries Development Center (Seafdec), World Fisher Forum Peoples (WFFP), dan International Collective in Support of Fishworkers (ICSF).
Rapat tersebut ditutup oleh Rolf Willmann, Senior Fisheries Planning Officer UN FAO Rome. Rapat konsultasi yang sama juga diadakan di Mapoto, Mozambique, 12-14 Oktober 2010. Sementara pertemuan di Amerika Latin dan Karibia akan ditentukan kemudian.
Pada pertemuan itu akan diperjuangkan pertemuan Comitte on Fisheries (COFI) UN FAO yang akan dihadiri para menteri kelautan dan perikanan se-dunia di Roma, sehingga program penguatan dan pengakuan hak-hak nelayan kecil menjadi program global, kata Adli Abdullah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Anda dapat menggunakan acount FB anda untuk posting komentar