Liputan6.com, Jakarta: Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat untuk memenuhi alokasi anggaran modernisasi alat sistem utama senjata (alutsista) sebesar Rp 50 triliun dalam rencana strategi tahap I (2011-2015). Hal ini disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pertahanan (Menhan), dan Panglima TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Saat ini terdapat selisih (gap) sebesar Rp 50 triliun antara kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI dengan kemampuan negara. Adapun kebutuhan total untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista mencapai Rp 150 triliun. Sementara kemampuan negara disebutkan hanya Rp 100 triliun.
"Gap anggaran sebesar Rp 50 triliun akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P yang sumber pembiayaan berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddik saat ditemui Liputan6.com usai rapat di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).
Untuk alokasi kekurangan anggaran pada 2011 sebesar Rp 11 triliun, kata Mahfud, pemerintah mendapatkan tambahan optimalisasi dana sebesar Rp 2 triliun dan kekurangan dana sebesar Rp 9 triliun. Untuk itu, Kemenhan diharapkan dapat mengupayakannya untuk dipenuhi dalam APBN-P 2011 melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
"Agar dapat berjalan efektif, kami sepakat menggunakan pola multiyears dari APBN 2011, yang mana proses pengadaan melalui kontrak induk dan pembayaran secara bertahap serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional," tambahnya. Lebih lanjut, Mahfud mendesak Kemenhan/Mabes TNI untuk bersama melakukan akselerasi memperbaiki mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Anda dapat menggunakan acount FB anda untuk posting komentar