Senin, 11 April 2011

Pemerintah Berupaya Membebaskan 20 WNI Kapal Sinar Kudus

JAKARTA--MICOM: Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan Pemerintah masih berupaya memastikan pembebasan 20 WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) Kapal Sinar Kudus yang disandera bajak laut Somalia.

Marty mengatakan pemilik kapal yakni PT Samudera Indonesia masih terus menjaga komunikasi dengan perompak Somalia.
"Pemerintah Indonesia sangat prihatin atas situasi ini dan berupaya menuntaskan secepatnya. Tetapi mengingat hal ini menyangkut nyawa dan kondisi warga negara kita, saya akan berhati-hati di dalam memberikan pernyataan," ujar Marty kepada para wartawan di sela-sela pertemuan Special ASEAN-Japan Ministerial Meeting di Jakarta, Minggu (10/4).

Teuku Faizasyah, staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang luar negeri mengatakan kasus pembajakan kapal ini bukan yang pertama. Presiden SBY telah mendapatkan laporan atas peristiwa tersebut dan langsung menginstruksikan kepada Kementerian terkait untuk langkah-langkah pengamatan dan penyelamatan. Saat ini, kebijakan Pemerintah adalah mengedepankan keselamatan ABK.

"Negara-negara memiliki cara-cara tersendiri dan risiko sendiri, sangat bervariasi. Kami masih mengidentifikasi kelompok mana yang membajak, dari sana bisa kita telusuri. Penggunaan militer itu ada risikonya, kita tidak bisa memastikan dalam operasi pembebasan itu karena tingkat kesulitannya tinggi," ujar Faizasyah.

Dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juru bicara Kol Inf Hartind Asrin mengatakan saat ini pemerintah masih memercayakan pendekatan secara halus atau soft approach dan memonitor negosiasi perusahaan yang bersangkutan. Mengenai operasi militer, Hartind mengatakan keputusan politik tersebut berada di tangan Komisi I DPR RI dan Kemenpolhukam.

"Pengerahan TNI itu keputusan politik. Nanti akan ada rapat Kemenlu soal pembicaraan mengerahkan TNI atau tidak. Prosedurnya ada, tapi sampai saat ini belum ada arah ke sana," ujar Hartind.

Sementara telepon genggam juru bicara Kemenlu Michael Tene saat dihubungi mediaindonesia.com, Minggu (10/4), sama sekali tidak aktif. Juru bicara Kemenlu lainnya, Kusuma Habir menolak diwawancarai. Sedangkan, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Tatang Razak mengaku tengah menghadiri acara pernikahan keluarga.

"Maaf, saya lagi di luar kota, ada acara pernikahan keluarga," ujar Tatang via layanan pesan singkat.

Seperti diberitakan Metro TV, Kapten Kapal Sinar Kudus Slamet Juari mengaku saat ini setidaknya 12 ABK WNI berada dalam kondisi kritis. Para WNI di kapal tersebut sudah mulai kekurangan pasokan makanan dan minuman.

"Persediaan kami paling hanya tahan untuk satu minggu, kami menghemat sampai-sampai tidak mandi atau bahkan sikat gigi," ujar Slamet.

Menurut dia, perompak Somalia menuntut uang tebusan sebesar US$3,5 juta (sekitar Rp30 miliar) terhadap PT Samudera Indonesia (PT SI) selaku pemilik kapal. Mereka meminta waktu dari Minggu (10/4) malam atau Senin (11/4) pagi bagi PT SI untuk menyatakan kesanggupan pembayaran tebusan secara tertulis.

"Kalau tidak, mereka akan menambah jumlah perompak bersenjata yang saat ini sudah mencapai 35 orang di kapal kami. Ongkos makan mereka akan dibebankan kepada uang terbusan. Kalau tidak ada kepastian, kami tidak akan dilepas, mungkin sampai satu tahun atau entah kapan," ujar Slamet.

Sementara itu, Direktur Shipping PT SI Asmari Heri mengatakan pihaknya masih terus melanjutkan negosiasi yang sudah berlangsung selama 25 hari. Meskipun demikian, mereka mengaku membutuhkan bantuan dari Pemerintah untuk menindaklanjuti pembayaran tebusan secara tunai.

Terpisah, Bimo Budi Satrio selaku Corporate Secretary of Aneka Tambang mengatakan pihaknya bersama perusahaan asuransi PT Wahana Tata akan berusaha semaksimal mungkin membebaskan kru dan kargo nikel. Menurut Bimo, kasus perompakan seperti ini menggunakan mekanisme asuransi. Mereka menyerahkan kepada PT SI untuk menegosiasikan dengan pihak perompak sesegara mungkin.

"Saat ini pihak PT SI melakukan negosiasi, mudah-mudahan mencapai titik temu," ujar dia.

Kapal Sinar Kudus pada bulan lalu mengangkut nikel dari Sulawesi Barat menuju Rotterdam, Belanda. Pihak Antam menolak membuka data berapa ton bijih nikel yang berada di dalam kapal ataupun berapa nilainya. Bimo mengatakan hal itu dapat merusak proses negosiasi yang tengah berlangsung.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Anda dapat menggunakan acount FB anda untuk posting komentar