Kerjasama Produksi Rudal Indonesia-China Perkuat TNI AL

26 Juni 2012, Jakarta: Pengamat intelijen Wawan Purwanto dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) mengatakan kemitraan Indonesia dan Tiongkok dalam memproduksi peluru kendali, alias rudal, dinilai cukup strategis karena memperkuat kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melindungi wilayah perbatasan Indonesia.

Chinook Layak Dipertimbangkan Sebagai Alutsista TNI

Senayan - Kementerian Pertahanan diharapkan mempertimbangkan bahkan mengkaji pengadaan alat angkut bagi TNI mengingat pesawat yang ada saat ini seperti Hercules sudah tua sehingga perlu peremajaan bahkan bila perlu pembelian baru.

DPR : Tak Masalah Indonesia Beli Tank Leopard

Terkait rencana pembelian tank Leopard dari Jerman, pihak pabrikan diharapkan siap memberikan dukungan hingga pembangunan pabrik. Hal ini sudah dibuktikan Yunani ketika memesan tank tersebut dalam jumlah banyak beberapa waktu lalu.

Saran DPR, Kapal Baru Tetap Bernama Dewaruci

JAKARTA - Tidak ada "keraguan politik" sedikitpun dari DPR untuk mendukung reinkarnasi Dewaruci. Sokongan itu dibuktikan dengan telah diberikannya persetujuan terhadap usulan pembelian kapal layar tipe tiang tinggi (tall ship) yang baru berikut anggarannya di APBN. Kalangan DPR berharap kapal latih TNI AL yang baru itu tetap diberi nama Dewaruci.

DPR Soroti Penempatan Marinir AS di Australia

JAKARTA - Penempatan anggota Marinir Amerika Serikat (AS) di Australia mendapat perhatian serius dari Komisi I DPR. Komisi yang membidangi pertahanan negara dan intelijen tersebut mengingatkan adanya potensi peningkatan tensi ketegangan baru antar kekuatan militer di kawasan Asia-Pasifik.

Komisi I dan Menhan Mulai Bahas RUU Inhankam

Senayan - Komisi I DPR RI Senin (19/3) ini mulai membahas RUU Industri Pertahanan dan Keamanan (Inhankam) dalam rapat bersama pemerintah yang diwakili oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro. Rapat pembahasan RUU Inhankam ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I dari F-PDIP Tubagus Hasanuddin.

Hasanuddin menjelaskan, pemerintah telah menyerahkan 478 Daftar Inventaris Masalah (DIM), terdiri 88 DIM tetap, 71 DIM perubahan substansial, 80 DIM rumusan baru, dan 168 DIM dihapus.

Alutsista Indonesia Harus Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, berharap RUU Industri pertahanan dan keamanan manjadi solusi kemandirian alutsista (peralatan utama sistem persenjataan) nasional, sehingga Indonesia tidak menjadi negara konsumen alutsista abadi.

"Untuk alutsista ini, kita bisa mandiri kok. Karena itu, saya berharap RUU Industri Hankam ini dapat mendorong pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri, dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/2/2012).

TNI AL Ingin Beli Kapal Perang yang Batal Dipesan Brunei

Senayan - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Pemaparan KSAD Soal MBT Leopard Buat Terkesima Anggota Komisi 1 DPR

JAKARTA - Kehadiran Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (24/1), sudah dinanti-nanti. Wakil rakyat pun menyiapkan puluhan pertanyaan yang sebagian besar mengarah pada ketidaksetujuan mereka atas rencana TNI AD membeli main battle tank.

Yang terjadi, Pramono selama 20 menit, dengan kemampuan retorikanya, membuat sebagian anggota Komisi 1 DPR terdiam. Ia memaparkan kondisi alutsista TNI AD. Mereka yang hadir seperti menahan napas dan sesekali bertepuk tangan.

Komisi I DPR Segera Bahas Kontrak Pengadaan 3 Kapal Selam

Senayan - DPR telah mendengar adanya kontrak kerjasama dalam pengadaan tiga Kapal selam antara pihak Kemenhan RI dengan Perusahaan Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME), untuk memperkuat TNI AL. Karena itu, Komisi I DPR akan segera memanggil Kemenhan dan Kasal untuk membahas soal telah tercapainya kontrak kerjasama ini.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com di DPR, kemarin (Rabu/18/1).

Rencana Penempatan Militer AS di Darwin Ancam Perdamaian ASEAN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat (AS) di Darwin, Australia, dinilai sebagai ancaman bagi situasi damai di Asia Tenggara. Sebab, hal ini dinilai dapat menimbulkan ketegangan baru.Selama ini wilayah ASEAN merupakan zona damai dan bukan wilayah konflik. Sehingga penempatan marinir AS disana dinilai tidak tepat.

Mahasiswa Indonesia Diusulkan Jalani Wajib Militer

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Lukman Edy mengusulkan agar digalakan pendidikan wajib militer di kalangan mahasiswa. Dengan begitu, jiwa dan rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini menurun dapat ditingkatkan.

Lukman menjelaskan, mahasiswa, sebagai sebuah kelompok strategis yang selalu menempatkan diri sebagai agen perubahan perlu wajib militer sebagai pengganti OSPEK yang tidak jelas tujuan dan hasilnya.

DPR: Postur Laut Harus Prioritas

JAKARTA (Suara Karya): Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar memberi prioritas penguatan postur pertahanan dan keamanan laut. Prioritas ini perlu ditetapkan sebagai program utama 2012, menyusul peningkatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bidang pertahanan sebesar Rp 64,4 triliun.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Minggu (4/9). Seperti diketahui, Kemhan menetapkan 75 persen untuk belanja kelengkapan kantor dan kesejahteraan prajurit. Sedangkan, 25 persen untuk belanja alat utama sistem senajata (alutsista). 

Pemerintah Diminta Memihak Industri Pertahanan Domestik

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta untuk berpihak pada industri pertahanan dalam negeri, melalui berbagai kebijakan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional. Keberpihakan pemerintah dinilai sangat penting dalam proses revitalisasi industri pertahanan.

"Merevitalisasi (industri pertahanan) hingga terjadi penyehatan pada 2014, sehingga akhirnya bisa menjadi industri pertahanan yang unggul dan bersaing dengan industri pertahanan negara lain," kata Ketua Komisi Pertahanan DPR, Mahfudz Shiddiq, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Gedung DPR, Senin 7 Maret 2011.

RUU PPISP Fasilitasi Revitalisasi Industri Pertahanan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk pertahanan (RUU PPISP) akan memfasilitasi revitalisasi industri strategis pertahanan.

"Saat ini, RUU tersebut yang merupakan inisiatif DPR tengah dibahas di tingkat panitia kerja di Komisi I. Kami harapkan ada masukan dari masyarakat dan instansi terkait," kata Hasanuddin saat seminar "Revitalisasi Industri Strategis untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi" di Wisma ANTARA, Jakarta, Rabu.

Komisi I Komparasi UU Intelijen, Alutsista

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI (bidang Luar Negeri, Pertahanan, Intelijen, Komunikasi-Informasi), Zaki Iskandar mengatakan, banyak hal amat bermanfaat bagi Negara terkait misi komisinya ke Eropa dan Amerika, termasuk mengkomparasi UU Intelijen serta pengembangan Alutsista.

"Terima kasih benyak atas dukungannya. Kami Komisi I memang telah membuat program-program yang sangat jelas dalam kunjungan kerja kali ini," ujar Politis Muda Partai Golkar ini, melalui hubungan telepon internasional, Senin.

TNI Perlu Memperkuat Profesionalisme

JAKARTA (SINDO) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu memperkuat agenda profesionalisme pada 2011.Terkuaknya sejumlah kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum prajurit membuktikan profesionalitas institusi militer masih lemah.

Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI

 

JAKARTA--MICOM: Kebutuhan rumah dinas yang dipenuhi negara baru kurang dari setengah yang dibutuhkan oleh TNI. Jika menghitung kuantitas pengadaan setiap tahun, Kementerian Pertahanan meyakini pengadaan seluruh kebutuhan baru bisa terpenuhi setelah tiga puluh tahun kemudian.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas DPR dan jajaran kementerian terkait di Jakarta, Kamis (2/12).

DPR Tindak Lanjuti Pembahasan Alutsista TNI

JAKARTA – Komisi I DPR akan menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Panglima TNI mengenai modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

“Pada 8 Desember ini, Komisi I berencana mengundang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk memerinci apa saja yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista,” kata Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin dalam rapat Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/11).

DPR Dukung Kajian Hibah F-16 dari AS

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa Komisi I akan mendukung apa pun kajian pemerintah terkait dengan hibah atau bantuan pesawat F-16 dari Amerika Serikat.