Tak Tekan China, Filipina Kritik ASEAN

MANILA– Filipina kemarin mengkritik Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang dianggap gagal menekan China dalam isu konflik di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario menyatakan kritiknya itu bertepatan dengan kunjungan Menlu Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton di Manila. Filipina berharap, Washington bersedia membantu menyelesaikan konflik maritim yang melibatkan klaim China atas Kepulauan Spratly dan Paracel.
“Mereka menyoroti keamanan dan mengharapkan kami mengidentifikasi langkah- langkah kerja sama.Kami sangat sensitif untuk memastikan bahwa ini bukan untuk memprovokasi pihak lain,” kata pejabat senior pertahanan AS yang mendampingi Hillary di Manila,pada Reuters. Para pemimpin ASEAN dan Asia Timur bertemu di Bali pekan ini.Pertemuan itu membahas berbagai agenda.

Beijing mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan yang diyakini mengandung sumber daya energi dan perikanan. Diplomat asal Vietnam dan Filipina juga menyatakan kekhawatiran bahwa China menggunakan pengaruh ekonominya terhadap beberapa anggota dari 10 negara ASEAN untuk mencegah blok regional itu membahas konflik maritim tersebut.

Filipina mengusulkan Zona Perdamaian,Kebebasan, Persahabatan dan Kerja Sama (ZoPFFC) untuk mendefinisikan mana wilayah konflik dan mana yang berada dalam kedaulatan sebuah negara.Ide ini akan membawa pada kerja sama kawasan. Dalam pertemuan para menlu regional di Bali, Rosario mengomentari ASEAN yang dianggapnya gagal menegangkan otot diplomatik untuk menghadapi tekanan dari China.

“Kami telah mendapat kesan bahwa berbagai pertimbangan politik dan ekonomi telah menghalangi hasil yang dapat diterima semua pihak dalam membahas ZoPFFC,” kata Rosario dalam pernyataan di Manila yang dibacakan oleh wakilnya dalam pertemuan para menlu ASEAN di Bali.“ASEAN harus memainkan peran menentukan saat ini jika hendak merealisasikan aspirasinya untuk kepemimpinan global.”

Menlu Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, proposal Filipina gagal untuk mendapat daya tarik di kawasan. “Masalah intinya adalah untuk menemukan mana kawasan yang diperselisihkan dan mana kawasan yang tidak diperselisihkan. Jadi terlalu banyak negara, ini hampir menjadi non-starter,”katanya.

Sementara, keamanan maritim akan menjadi fokus saat Presiden AS Barack Obama menghadiri Konferensi TingkatTinggi (KTT) AsiaTimur.Ini merupakan pertama kalinya pemimpin AS bergabung dalam pertemuan tahunan pemimpin Asia dan mitra dialog. Obama diperkirakan merespons klaim maritim China yang membuat Filipina dan aliansi AS lainnya terancam secara ekonomi dan militer.

Taiwan, Malaysia,danBruneijugamengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan. Negara-negara ini bersama AS dan Jepang telah menekan Beijing untuk mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Apalagi, tahun ini sejumlah insiden di Laut China Selatan semakin meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Tapi, China yang semakin percaya diri dengan kekuatan ekonomi dan militernya melihat tidak ada alasan untuk mundur dari klaimnya.

Negaranegara seperti Filipina semakin khawatir bahwa aliansi Asia mereka akan mengalah dengan pengaruh China atas isu tersebut. Rosario mengatakan, tidak ada partisipasi penuh anggota ASEAN dalam Pertemuan Pakar Hukum Maritim ASEAN sehingga sulit mencari konsensus dalam isu tersebut.

Manila menjadi tuan rumah pertemuan pakar hukum maritim itu pada September,tapi Laos dan Kamboja yang menikmati investasi China dalam beberapa tahun terakhir,tidak hadir dan ada indikasi mereka tidak akan bergabung. “ASEAN kini berada di persimpangan jalan kritis dalam memainkan peran positif dan penting untuk berkontribusi dalam resolusi damai konflik di Laut China Selatan,” tutur Rosario pada Reuters.

China dan Taiwan juga mengklaim kawasan yang menjadi jalur kapal tersibuk kedua di dunia tersebut. Beijing ingin menyelesaikan konflik itu melalui negosiasi bilateral dan menolak seruan mediasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).Namun, negaranegara lain yang mengklaim kawasan itu memilih pendekatan multilateral, termasuk peran tidak langsung AS.

Washington mendukung pendekatan multilateral dan berbasis hukum untuk menyelesaikan isu tersebut. AS pun menjanjikan bantuan militer untuk meningkatkan kemampuan Filipina menjaga perbatasan maritim di kawasan itu. Hillary akan menandatangani kesepakatan kemitraan untuk menandai 60 tahun Traktat Pertahanan Bersama.

Pejabat Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, Washington akan terus membantu Filipina melawan pemberontak, tapi lebih fokus dalam kemampuan maritim dan aspek lain percepatan kekuatan militer.

“Kami bekerja dalam seluruh hal yang memperbaiki kemampuan mereka sehingga dapat menghadapi tantangan maritim,” ujarnya.“AS sudah mengirimkan satu kapal perusak untuk Filipina.Kapal kedua akan segera dikirim.

Sindo