Pakar : perlu membangun strategi maritim yang berdaulat

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di laut. Untuk itu diperlukan konsep strategi untuk membangunnya menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat, kata pakar.

Hal itu diungkapkan pakar hukum laut internasional Prof Hasyim Djalal dalam seminar 'Membangun Strategi Negara Maritim' yang diselenggarakan Indonesia Maritim Institute (IMI) yang bekerjam sama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Auditorium Sumardi Sastrakusuma kampus IPB, Dermaga, Bogor Rabu (15/2/201).
"Sacara hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi, kenapa belum maksimal memanfaatkan kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim," ujar Dewan Penasehat IMI ini.

Menurut Hasyim Djalal, konsep yang dimaksud negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. "Banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim. Contohnya China dan Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut," terangnya.

Lanjut Hasyim Djalal, ada 20 isu terbaru perkembangan laut, tapi luput perhatian dari pemerintah.

Pembicara lain, Dewan Pembina IMI Conny Rahakundini, menyatakan negara maritim yang kuat juga terletak pada segi pertahanannya. "Berbicara mengenai konsep negara maritim, tidak lepas dari kepentingan pertahanan dan industri pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam yang dimilikinya," katanya.

Ia menjelaskan, konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar.

Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam sambutannya memaparkan pemerintah tidak serius dalam mengelola laut. "Kami tahu bahwa Negara kita memiliki laut yang luas, tetapi pemerintah masih land base oriented," kata Y Paonganan.

IMI lanjut Ongen panggilan akrabnya, akan terus mengkampanyekan pentingnya bervisi maritim dan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai contoh kecil, IMI selalu mengkritisi jika ada orang atau bahkan pejabat negara yang sering sampaikan umpatan "ke laut aja" untuk hal yang jelek, inikan menyamakan laut sebagai tempat sampah.

Acara seminar IMI Goes To Campus ini bekerjasama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FPIK) IPB, yang dihadiri 596 orang peserta. Selain itu, dalam waktu dekat juga IMI akan melaksanakan ‘IMI Goes to Small Island Program’ yaitu mengirim 2 orang lulusan FPIK ke pulau kecil terpencil dan terdepan selama setahun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu Dekan FIPK, Prof Indra Jaya mengatakan Salah satu kekurangan Bangsa ini adalah dibidang sains dan teknologi. Indonesia memang negara yang luas. Untuk menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa mewujudakan menjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupan, perdagangan dan kekuatan laut.

Pengamat Pertahanan dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan di era gelobalisasi. Menurutnya, defenisi pertahanan dan kemanan maritim sejauh ini belum ada yang defentif. Seperti misalnya defenisi PBB dan ASEAN Maritime Forum ttg itu juga ada perbedaan.

"Untuk mengatisipasi perkembangan globalisasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan sebuah strategi maritim dalam bentuk Ocean Policy, yang hingga saat ini belum tuntas" katanya.

Antara