Mahasiswa Indonesia Diusulkan Jalani Wajib Militer

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Lukman Edy mengusulkan agar digalakan pendidikan wajib militer di kalangan mahasiswa. Dengan begitu, jiwa dan rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini menurun dapat ditingkatkan.

Lukman menjelaskan, mahasiswa, sebagai sebuah kelompok strategis yang selalu menempatkan diri sebagai agen perubahan perlu wajib militer sebagai pengganti OSPEK yang tidak jelas tujuan dan hasilnya.


"Di tengah-tengah derasnya pengaruh liberalisme dan paham-paham multinasional yang dapat merusak ke Indonesiaan kita yang beragam ini," kata Lukman di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (25/10).

Lukman menekankan, wajib militer di kalangan mahasiswa, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab UUD 1945 sendiri mengamanahkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung untuk menjaga integritas dan keutuhan NKRI.

Ia menambahkan, upaya internalisasi ideologi kebangsaan harus dilakukan dengan berbagai bentuk dan massif. Di sektor pendidikan misalnya, sudah selayaknya ada kurikulum tentang ideologi kebangsaan. Sementara, di kalangan aparatur negara, ideologi Pancasila harus dijadikan program pengembangan kapasitas birokrasi. Sedangkan di partai politik, empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi bagian tugas pendidikan politik

Ia melanjutkan, dari hasil survei yang dilakukan berbagai instansi, ada hal yang mengejutkan dimana banyak rakyat Indonesia yang anti-Pancasila. Ia menyebutkan, dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 27 % rakyat Indonesia merasa tidak memerlukan Pancasila. Bahkan, penelitian seorang profesor dari UIN Jakarta menyimpulkan 28 % setuju dengan radikalisasi, dan sebuah lembaga kajian di Jakarta menyatakan 19 % pemuda Indonesia menghendaki syariat Islam sebagai dasar negara.

"Angka sebesar ini seharusnya lampu kuning buat Indonesia, dan sekaligus seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah," kata Lukman.

metroTV