Kemenhan Minta Bahan Baku Persenjataan Bebas Bea Impor

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pertahanan meminta agar bahan baku persenjataan dibebaskan dari bea impor untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata TNI. "Kita ingin alutsista nol persen bea masuknya, tapi khusus untuk bahan baku alutsista dan dapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan kalau tidak nanti bisa disalahgunakan," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa (12/7).

 

Menurutnya, dengan penghilangan bea masuk untuk industri alutsista,maka harga produk alutsista asal Indonesia menjadi lebih murah dari produk alutsista negara lain. "Namun bukan berarti kualitas produk alutsista Indonesia menjadi lebih rendah atau buruk. Harga kita akan bersaing di luar lebih murah, tapi kualitasnya lebih tinggi karena kita harus menguji dulu dengan kompetitor lain. Kita bisa mengungguli kompetitor lain," tuturnya.

 

Terkait itu pihaknya telah memberikan rekomendasi bagi BUMN yang bergerak pada industri alutsista, seperti PT PAL, PT Pindad , PT DI. "Selain itu, juga telah diberikan untuk BUMS seperti PT Palindo ," kata Sjafrie menambahkan.

 

Terkait industri baja, Wamenhan mengatakan perlu adaya perluasan industri baja di Indonesia sehingga mampu mendukung industri kendaraan tempur yang juga lebih besar. "Industri baja diharapkan punya akselerasi.

 

Produk hulunya dibutuhkan kelebaran industri baja yang lebih besar, sekarang baru dua meter, kita butuh empat meter untuk kapal. Untuk kendaraan tempur yang lebih besar," ujarnya. Pada kesempatan itu, Sjafrie menegaskan pemerintah, produsen dan pengguna harus komitmen untuk mendukung percepatan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. Terkait itu, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan dengan industri pendukungnya seperti kerja sama PT Pindad dengan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang baja untuk panser.

"Terdapat pula kerja sama PT PAL dengan PT Krakatau Steel dalam bidang plat baja untuk kapal perang Republik Indonesia," katanya.

 

Suara Karya