Kopassus Siap Bantu Polri

DENPASAR (SINDO) – Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat siap turun tangan membantu Polri memberantas terorisme yang kini makin serius mengancam kedaulatan negara.

Komandan Kopassus Mayor Jenderal Lodewijk F Paulus mengatakan, meningkatnya radikalisme kelompok teroris membuat TNI menegaskan kesiapannya membantu kepolisian.“Kita lihat dari perkembangan terakhir,ada permasalahan serius dengan teroris seperti disampaikan Kapolri.Karena itu,kita harus tangani bersama,”katanya di sela-sela latihan antiteror Kopassus dan Special Air Service (SAS) Australia di Denpasar kemarin. Dengan dasar itu, Paulus menyatakan, Kopassus perlu mematangkan kekuatan seperti melalui latihan kontraterorisme sehingga siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kepolisian untuk membantu menangani kasus terorisme. “Kapan pun diminta,kita siap bantu Polri,”tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta menyatakan, TNI AD siap membantu Polri.Hanya saja,kapan pasukan penanggulangan teror TNI AD diterjunkan tetap menunggu instruksi dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) selaku koordinator Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT). Menurut KSAD,selama ini TNI, khususnya AD, selalu dalam kondisi siap siaga untuk memerangi aksi terorisme. Hanya saja, agar pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih dengan Polri,diperlukan instruksi khusus dari Menko Polhukam.

Termasuk penentuan jumlah pasukan dan asal matra dari pasukan antiteror itu. “Kalau kekuatan tergantung permintaan dan situasinya, (juga) di lihat sasarannya.Di TNI ada gultor (penanggulangan teror) Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD,Den 90 Bravo TNI AU, Den Jaka TNI AL. Yang tentukan tugas Menko Polhukam,” kata George Toisutta seusai melantik Brigjen TNI Suharsono sebagai Gubernur Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, kemarin. PanglimaTNI Laksamana Agus Suhartono kembali menegaskan kesiapan TNI membantu kepolisian dalam memberantas aksi terorisme. Saat ini setiap angkatan telah menyiapkan pasukannya untuk turun ke lapangan.Namun,keterlibatan TNI masih harus menunggu aturan yang tengah digodok bersama oleh semua pihak dalam BNPT.

“Itu yang digodok bersama. Mudah-mudahan ke depan ada sinergi cukup bagus antara TNI dan Polri.Tapi, pengerahan keterlibatan pada penanggulangan terorisme kita tunggu mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” kata Agus seusai dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan, Polri harus segera menindaklanjuti ucapan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang akan melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. ”Kalau sudah ada statemen, harus segera diimplementasikan. Kalau tidak ditindaklanjuti, berarti cuma ucapan atau statemen saja,” katanya kemarin.

Menurut dia,tidak menutup kemungkinan penyerangan oleh kelompok teroris akan kembali terjadi, bahkan bisa lebih tinggi eskalasinya. Seperti pembajakan dan penyanderaan masyarakat.Penyerangan terhadap kantor kepolisian menunjukkan keberanian dan kenekatan. Apalagi para pelaku penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang,Sumut hingga kini belum tertangkap. Bambang menilai,keterlibatan TNI dalam penanganan teroris perlu diatur dalam undang-undang. Termasuk konsepsinya seperti bagaimana penanganannya, ancaman terornya seperti apa, berapa jumlah pasukan yang dilibatkan, serta kapan mereka mulai dilibatkan.” Termasuk puskodal (pusat komando pengendalian)-nya siapa.

Jadi aturan-aturan yang melibatkan TNI harus diatur dulu,” ujarnya. Jika tidak dibuatkan aturannya, kata Bambang,dikhawatirkan terjadi kekacauan karena belum ada koordinasi di antara masingmasing institusi. Dia menyebut selama ini penanganan teroris yang dilakukan TNI maupun Polri berbeda- beda. Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan kasus-kasus teroris bergantung pada kasus-kasus yang muncul.Jika aksi terorisme dinilai membahayakan dan mengganggu stabilitas nasional,ekonomi,pertahanan,dan keamanan seperti perang kota yang terjadi di Kota Mumbai, India, keterlibatan TNI sangat diperlukan.

Mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya ini mengakui hingga kini belum ada keterlibatan TNI secara langsung dalam penanganan teroris karena Polri belum meminta bantuan kepada institusi tersebut. ”Secara langsung belum, tapi sudah siap semua apabila terjadi,”katanya. Di bagian lain, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan,sedikitnya 13 orang diamankan Polres Aceh Utara karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Seluruhnya merupakan warga Desa Sekip dan Jalan Thamrin Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Mereka ditangkap di rumah kos di Jalan Kenari Kuta Blang, Kecamatan Benda Sakti, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam.

Mereka ditangkap karena tidak melapor kepada perangkat pemerintah setempat dan selama menetap diketahui berjualan buku.Menurut Iskandar, dari hasil pemeriksaan sementara,mereka berangkat dari Lubuk Pakam,Deli Serdang melewati Sampinet, Aceh Utara, selanjutnya ke Lhokseumawe. Komandan SAS Australia Major General Mc Owen menyatakan, Australia sangat berkepentingan dengan latihan kontraterorisme. “Dalam peristiwa Bom Bali I dan II banyak warga kami menjadi korban. Terorisme menjadi ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara sehingga harus ada kerja sama,” sebutnya. Owen menyampaikan perhargaan atas kepuasan bekerja sama dengan Kopassus.

“Kopassus merupakan pasukan elite paling bagus di Asia Tenggara sehingga menjadi aset yang sangat berharga untuk TNI dan Indonesia,” ujarnya. General Manager PT Angkasa Pura I Ngurah Rai Heru Legowo secara terpisah menyatakan, latihan kontraterorisme tidak mengganggu jadwal penerbangan.

SINDO