Menko Polhukam Minta Keamanan & Keselamatan di Laut Ditingkatkan

Jakarta - Pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah laut masih banyak terjadi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto meminta agar keamanan dan keselamatan di wilayah laut dapat lebih ditingkatkan.

"Dinamika perubahan global, regional dan nasional hadirkan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di laut," ujar Djoko dalam sambutannya.
Sambutan Djoko dibacakan oleh Kalakhar Bakorkamla Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo dalam seminar 'Keamanan laut untuk kemandirian dan kesejahteraan bangsa' di Graha Jala Puspita, Jl Farmasi, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2011).

Menurut Djoko, berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu di wilayah laut Indonesia misalnya, seperti illegal logging, illegal fishing, illegal minning, human trafficking dan kegiatan terorisme.

Bentuk kejahatan itu dianggap sebagai bentuk ancaman yang tergolong dalam bentuk asimetrik.

"Pelanggaran yang umum terjadi selama ini bersifat non-militer yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara," ujarnya.

Djoko mengatakan permasalahan maritim merupakan isu menonjol karena negara-negara mulai memandang laut sebagai sumber daya alam yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa. Negara-negara pantai juga memandang perlunya memantapkan kewenangan yang dimilikinya.

"Batas maritim menjadi isu yang menonjol disebabkan belum semua batas maritim antar negara, termasuk di kawasan Asia sudah terselesaikan dengan baik. Harus ada kesepakatan antar negara bersangkutan dalam penentuan garis batas maritimnya," papar dia.

Selain penetapan batas lanjutnya, berbagai kepentingan negara lain tentang laut, khususnya dalam kegiatan transportasi, komunikasi dan pencemaran laut turut membuat laut sebagai isu dominan di kawasan regional dan internasional. Lokasi geografis strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia menjadi sangat penting bagi perekonomian dunia.

"Peningkatan aktifitas perdagangan dan transportasi di laut tentunya menuntut terpenuhinya keamanan dari berbagai kemungkinan ancaman," kata politisi Partai Demokrat ini.

Dikatakan dia, perlu dimaksimalkan sinergitas banyaknya instansi terkait keamanan laut dan perairan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran Bakorkamla dirasa sangat penting dalam pengelolaan keamanan laut untuk mensinergikan peraturan perundang-undangan di masing-masing instansi.

"Diperlukan penyempurnaan, perencanaan dalam pengembangan kegiatan operasional keamanan laut secara terpadu dan optimal," tandasnya.

detikNews