Optimalisasi Peran TNI AL dalam Menanggulangi Perompakan dan Pembajakan di Selat Malaka Guna Menjaga Stabilitas Kawasan

Sebagai salah satu jalur perhubungan dan jalur transportasi, Selat Malaka merupakan kawasan yang sangat penting dan strategis sebagai jalur pelayaran nasional maupun internasional. Era perdagangan bebas antar negara dan tingginya frekuensi aktivitas di laut, berdampak pada munculnya masalah keamanan baru, berupa aktivitas kejahatan transnasional (transnational crime).

International Maritime Organization (IMO) telah menyatakan, bahwa  perairan Indonesia, terutama Selat Malaka merupakan salah satu perairan yang sangat rawan terhadap kegiatan dan aktivitas perompakan serta pembajakan dibandingkan dengan beberapa perairan lain di dunia.

Menurut International Maritime Bureau (IMB) pada tahun 2005 kasus perompakan di Indonesia tercatat terjadi sebanyak 30 kali dan pada tahun 2006 tercatat terjadi sebanyak 15 kali, dengan lokasi kejadian tersebar di berbagai perairan wilayah Barat Indonesia. Sedangkan data yang dihimpun oleh TNI AL (Koarmabar), aksi perompakan pada tahun 2005 tercatat terjadi sebanyak 31 kali, dan pada tahun 2006 tercatat terjadi sebanyak 17 kali.

Walaupun terdapat perbedaan data antara IMB dan TNI AL, namun aktivitas tersebut masih meresahkan masyarakat maritim dunia, khususnya yang berkepentingan dengan kegiatan maritim di Selat Malaka.

Mengemukanya isu keamanan pelayaran meliputi perompakan (armed robbery) dan pembajakan (sea piracy) tersebut telah menyebabkan terbentuknya opini tentang Selat Malaka sebagai the most piracy-prone in the world, the most dangerous water in the world dan black water in the world. Hal tersebut juga telah memicu pula adanya upaya internasionalisasi Selat Malaka yang didukung negara-negara maju utama di kawasan, khususnya yang berkepentingan dengan kegiatan maritim di Selat Malaka.

Negara-negara tersebut menggunakan dalih freedom of navigation untuk mengamankan kepentingannya dengan menghadirkan kekuatan armada laut yang mereka miliki.

Dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran, maka TNI AL diharapkan dapat mengupayakan konsep dan gelar operasi yang tepat serta bersinergi dengan sarana prasarana seperti Puskodal, radar-radar pantai, intelijen, pos-pos pengamanan, stakeholders pengaman Selat Malaka yang dikoordinasikan oleh Bakorkamla serta melalui kegiatan kerja sama dengan negara-negara pantai di kawasan Selat Malaka. Hal tersebut diharapkan dapat menutupi celah dan keterbatasan Alutsista yang ada serta dapat menjamin keamanan pelayaran bagi pengguna Selat Malaka.

Dirjian Straops Seskoal