Pengadaan Alutsista Harus Tepat Sasaran

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus tepat sasaran. Pengadaan tersebut juga harus transparan dan melalui mekanisme yang seharusnya.

Presiden merasa perlu untuk mengingatkan karena pengadaan alutsista melibatkan dana triliunan rupiah. Presiden juga mengatakan,saat ini ada urgensi untuk melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan baru mengingat sejumlah alutsista dari sisi generasi sistem persenjataan sudah seharusnya diperbarui.


“Kita ingin hingga 2014 atau 2015, pembangunan kekuatan atau modernisasi TNI dan Polri bisa mencapai sasaran. Saya telah memberikan koreksi untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan antara lain proses serta mekanisme pengadaan alutsista yang di sana-sini kurang tepat di waktu lalu,” tutur Presiden SBY dalam pengantarnya pada sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) di Kantor Presiden kemarin.

Presiden juga berharap, untuk pengadaan alutsista ke depan, Indonesia seharusnya mulai mengurangi pinjaman luar negeri. Pengadaan alutsista dari dalam negeri harus ditingkatkan. Kalaupun Indonesia belum bisa memproduksi alutsista jenis tertentu, pengadaan alutsista tersebut sebaiknya dilakukan melalui joint production ataupun joint investment.

“Sekali lagi jangan karena pertimbangan yang lain kita justru tidak membeli atau mengadakan yang nyata-nyata sudah bisa kita bikin sendiri. Agar industri kita juga bisa berkembang, ada lapangan pekerjaan. Kalau kita sama sekali belum bisa, baru kita adakan, tapi tetap dalam kerja sama jangka panjang,misal pembelian kapal selam, pesawat tempur F-16,Sukhoi,”ungkapnya.

Terkait pengadaan alutsista, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Presiden telah mengeluarkan instruksi presiden untuk membentuk high level committee (HLC) yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pengadaan barang dan jasa.Keberadaan HLC tersebut diharapkan bisa mencegah penyimpangan dalam pembelian alutsista.

HLC akan bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “HLC dipimpin Wamenhan, bersama-sama UKP4 akan melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan kita sudah bentuk tim konsultasi pencegahan penyimpangan pembelian barang dan jasa,” tandas Purnomo.

Sementara itu,Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Hartind Asrin mengungkapkan, realisasi belanja modal Kementerian Pertahanan 2011 hingga 31 Agustus 2011 baru mencapai 38,2% dari total pagu anggaran sebesar Rp14,720 triliun. Meski demikian, pencapaian ini tergolong tinggi dibandingkan dengan kementerian negara atau lembaga lain.

“Untuk jajaran kementerian, pencapaian Kementerian Pertahanan tersebut menempati urutan atas, selain Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum,”ujarnya kemarin. Pada 2012,Kemenhan mendapat postur anggaran terbesar Rp64,43 triliun.Anggaran direncanakan akan diperuntukkan bagi belanja pegawai Rp27,18 triliun (42,2%),belanja barang Rp11,41 triliun (17,7%), dan belanja modal Rp25,84 triliun (40,1%).

Target Akhir Pemerintahan SBY

Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, untuk 15 tahun ke depan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pengadaan alutsista. Dari total sebesar itu, USD6,5 miliar atau sekitar Rp60 triliun akan dialokasikan untuk pengadaan alutsista empat tahun ke depan atau sampai pemerintahan Presiden SBY berakhir pada 2014.

“Untuk Angkatan Laut,ada kapal selam,kapal cepat rudal. Angkatan Darat kita akan banyak beli helikopter. Helikopter serbu dan serang bisa multifungsi, bisa angkut pasukan, tapi juga untuk bencana alam,” ungkap Purnomo. Mantan Menteri ESDM tersebut mengutarakan, pengadaan alutsista Indonesia akan menyesuaikan dengan kondisi medan.

Untuk patroli perairan dangkal di Indonesia bagian barat misalnya pemerintah tidak akan menurunkan kapal selam karena mayoritas wilayah tersebut merupakan perairan dangkal.Sementara Indonesia bagian timur yang merupakan perairan dalam dan memiliki ombak besar akan memerlukan kapal selam. “Corvet nasional kita bangun kapal lifeguard untuk di Indonesia timur. Itu salah satu gambaran dari kalau itu Angkatan Laut,”katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, pihaknya belum memutuskan apa saja yang akan diminta TNI. Namun, alutsista yang akan diprioritaskan untuk dibeli kemungkinan kapal selam, tank, F-16, dan pesawat Sukhoi. “Sudah dibicarakan, tapi belum diputuskan. Kalau beli kan bergantung hasil tendernya nanti,” tuturnya.

Sindo