Meski begitu, politisi PDIP ini berharap pemerintah berpikir ulang untuk mengadakan kerja sama dengan Korea Selatan, apalagi bersepakat membangun kapal selam bersama. Dia khawatir kerja sama ini akan banyak dipertanyakan negara lain, terutama Korea Utara yang saat ini sedang bersitegang dengan Korea Selatan.
“Rencana kerja sama dengan Korea Selatan harus dipikir ulang. Saya khawatir kerja sama ini akan menyeret kita ke ranah konflik,” katanya. Untuk persoalan kemampuan membeli, Hasanuddin yakin pemerintah bisa membeli minimal satu kapal selam dalam waktu dekat ini. Pasalnya, dana yang disiapkan pemerintah untuk pertahanan tinggi, meningkat dua kali lipat lebih atau 56 triliun rupiah dari dana pada periode lima tahun sebelumnya. “Saya pikir bisa.
Tapi harus ditekankan, jangan sampai bekerja sama untuk melakukan kerja sama pembuatan dengan Korea Selatan. Namun, untuk perbaikan atau pembelian, hal itu bisa dilakukan,” jelasnya. Direktur Studi Energi, Lingkungan, dan Maritim Center for Information and Develepment Studies (Cides) M Rudi Wahyono justru melihat kerja sama pengembangan kapal selam dengan Korea Selatan ada lah yang paling memungkinkan.
Menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berjalan bersama dalam masalah pertahanan. Korea Selatan bahkan pernah membeli kapal patroli di laut, udara, dan darat dari Indonesia. “Indonesia sangat memungkinkan melakukan imbal beli dengan Korea Selatan. Untuk transfer teknologi juga paling memungkinkan dengan negara itu,” katanya.
Rudi berharap Indonesia tidak bekerja sama dengan Perancis dalam pengadaan kapal selam. Merujuk pada kasus Malaysia, Prancis ternyata gagal memberikan kapal selam yang bagus, bahkan kerja sama kedua negara itu tidak jalan. Harga kapal selam memang cukup mahal. Dia berharap pemerintah tetap mengusaha kan untuk mengadakannya karena kapal selam amat penting untuk menjaga wilayah maritim Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Anda dapat menggunakan acount FB anda untuk posting komentar